Family environment as the environment is known first and foremost a child has a decisive role in helping the development of his personality. One effort is the essential meaning is to invite the children to enable themselves with moral values to have and develop the basics of character development. These efforts demonstrate the need for the position and responsibilities of parents. Help parents in laying the foundations and development in the character formation of children is to create conditions that encourage children to have the basics of good character and in its development involves two subjects namely parents as educators and children as the educated. This paper comprehensively want to see how the character formation of children in the family environment seen from the pattern adopted by foster parents, with the approach of descriptive analytical method. Thus the character that develops in children can be seen from the pattern adopted by foster parents in the home.

Banyak kajian dan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa nasionalisme di Indonesia telah pudar seiring dengan perubahan jaman yang memandang nasionalisme adalah peristiwa masa lalu yang sudah tidak relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Hal tersebut sebenarnya kurang tepat karena nasionalisme tidak pernah padam pada satu bangsa termasuk bangsa Indonesia. Ketika pemilihan Presiden 2014 di Indonesia, para Capres berlomba untuk memunculkan tokoh masa lalu seperti Soekarno yang terkenal dengan semangat nasionalismenya. Perjuangan Soekarno pada masa mudanya untuk keluar masuk tahanan hanya untuk mempertahankan negara Indonesia menjadi salah satu contoh kecil perjuangannya. Peristiwa Sumpah Pemuda yang menyatakan bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia mulai dimunculkan kembali. Nasionalisme jangan dilihat dalam pemahaman yang sempit. Mestinya menjadi Elan Vital suatu bangsa sebagai daya pemersatu bagi kemajuan peradaban yang mengarah kepada nation state. Perjuangan bangsa Indonesia dalama arti fisik melawan penjajah memang sudah berakhir tapi perjuangan itu sudah berubah bentuk strategi karena berbeda situasi dan kondisi. Hal ini terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam berbagai corak kehidupan. Perbedaan justru menjadi berkah dan pelangi yang indah bagi Bangsa Indonesia. Melalui kajian empiris dan perspektif sejarah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, maka dapat dilihat bahwa bahasa Indonesia semakin berkembang seiring dengan semangat nasionalisme di Indonesia.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk melihat bagaimana perubahan nasionalisme pemuda dalam perubahan sosial. Nasionalisme terancam retak oleh krisis-krisis yang menyeruak: krisis moneter, krisis moral, krisis sosial, krisis politik, krisis kebangsaan dan sebagainya. Krisis yang berkepanjangan tersebut antara lain disebabkan oleh berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti pertentangan politik, etnik, sosial budaya dan merebaknya sikap, perilaku permisif terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang berlangsung lama. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitis. Perubahan cara pandang pemuda tentang nasionalisme terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan terutama dalam kehidupan sosial. Perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun sedemikian cepat sehingga mempengaruhi pola pikir dan sikap pada masyarakat yang mengalami perubahan tersebut. Dalam pengertian yang sangat luas perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan penting dari struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial.

This paper presents how to teach cohesion to EFL students who take English for Academic Purposes (EAP) courses at the faculty of economics. The teaching is based on the assumption that the direct involvement of students in selecting course materials and intensive exposure to discourse of economic texts in reading practices can raise students' awareness and knowledge of the way which the content of connected texts hangs together. This acquaintance can in turn make them have better comprehension of the text.

The juvenile delinquency among high school students occurs in quarrels for no apparent reason. And sometime it leads to brawl between schools causing injury and even death of students. This troubling situation has made other students, teachers and parents and the community in general to be concerned and insecure. Religion value, spescifically speaking Islamic value that designated to be the alternative preventing tools seems difficult to ammalgamated to the existing educaional system in Indonesia. Using qualitative descriptive research, this research found out the difficulties are; first the insuficency of indonesian awarness at early parental education about morals adn good deed; second, the need of Islamic educational institution to improve the quality of teaching and learning program entirely. Based on these findings the proposed solution from this research are; first at the societal level, the improvement of societal awarness to teach about living harmoniously, honestly, in well-mannered, and democratic model. Second, at the educational level, the teachers and educators need to be improved continually. Following the development era, for instance, they should have the knowledge of psychology development, mental hygiene, assessment and measurement, respect, sympathy,understanding the students as individual who needs special attention and supervision. And themost important is demonstrate a commendable attitude that could be the role model for the child attitude. Conclusion : Empowerment of both societal and educational level is a crucial prerequisite for the succed of the formulation and implementation of the delinquency prevention program.

Masalah yang dihadapi di Indonesia dari beberapa priode yang lalu hingga saat ini: pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan cukup tinggi. Industri pengolahan khususnya industri gula pasir sangat potensial dikembangkan. dengan, konsep agar dapat meningkatkan ekspor dan menurunkan impor sehingga dapat berdampak terhadap kesempatan kerja, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari data - data hasil pengamatan penduduk pada tahun 2008 sampai tahun 2010 semakin meningkat, data pengangguran tahun 2008 sampai tahun 2010 semakin menurun tetapi masih cukup tinggi, data penduduk miskin tahun 2007 sampai tahun 2009 semakin menurun tetapi masih cukup tinggi, data penduduk yang bekerja pada industri pengolahan tahun 2007 sampai tahun 2009 semakin meningkat sedangkan data dari tahun 2001 sampasi tahun 2009 volume produksi semakin meningkat, tingkat konsumsi semakin meningkat dan impor juga cukup tinggi manunjukkan bahwa produksi gula pasir belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri masih harus mengimpor berkisai rata-rata ± 50 % setiap tahun atau dapat juga disimpulkan bahwa neraca perdagangan khususnya komoditi gula pasir di Indonesia berada dalam keadaan sangat pasif atau perekonomian tidak menguntungkan karena nilai impor masih jauh lebih tinggi dari pada ekspor. Hasil analisis data pada tahun 2009 angka kesempatan kerja pada industri pengolahan sebesar 10,88 %, pada tahun 2010 mengenai angka kesempatan keja = 92,59 %, tingkat penyerapan angkatan kerja 77,96 %, angka partisipasi angkatan kerja 67,83 %, angka pengangguran 7,41 %, angka kesempatan kerja pada industry gula pasir 0,06 % masing-masing dari jumlah penduduk Indonesia. Data lahan tidak poduktif masih cukup luas bisa untuk perkebunan tebu. Dengan data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sangat potensial di kembangkan investasi industri gula pasir di Indonesia sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, bisa meningktkan ekspor, menurunkan impor gula pasir yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesempatan kerja, penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung dengan baik. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui oleh alam, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan air, terutama air bersih tidak pernah dapat mencukupi secara maksimal. Di Indonesia, terutama di kota-kota besar, akses terhadap air bersih sering menjadi masalah. Pesatnya pembangunan diberbagai sektor dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, memerlukan air dalam jumlah yang besar, yang sering kali tidak tersedia. Kualitas air pun saat ini menjadi masalah serius, terutama karena pencemaran. Masuknya bahan pencemar ke dalam air menyebabkan kualitas air menurun sehingga tidak lagi layak digunakan untuk keperluan air minum. Peranan air minum dalam kehidupan sangat menunjang dalam hal perbaikan kesehatan tubuh, olehnya itu air minum yang akan dikomsumsi hams betul-betul air yang tidak terkontaminasi dengan polusi. Dengan perkembangan pembangunan sarana, industri, pertambangan dan kegiatan pembangunan lainnya di samping dampak positif juga dampak negatif susah dihindari, misalnya limbah industri, polusi udara, mercuri penambangan emas, yang bisa mencemari air bersih

Sulawesi Utara sebagai salah satu propinsi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan untuk berupaya manggali dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang keuangan daerah dalam rangka Otonomi Daerah (OTODA) adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besat yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah bea yang dipungut oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Division of fractions is often acknowledged by mysterious rule which is not based on conceptual knowledge. The purpose of the study was to explore elementary school student’s knowledge of division fractions. For this purpose, a case study was conducted. The participant of the study was Lala (pseudonym) who enrolled at one elementary school in East Jakarta. The data were collected by administering written test and semi-structured interview respectively. The findings of the study indicated that Lala was able to describe strategy of division fractions as inverse of repeated addition flexibly. She also had basic understanding of fractions division concept as equal sharing, but when she was challenged with advance problems, she performed poorly. Lala also encountered difficulty when dealing with dividing fraction by fraction problem in which she interpreted it as subtraction problem. In this case, her procedural knowledge was likely to be more salient than her conceptual knowledge.

Program Pengembangan Masyarakat di sektor energi khususnya sumberdaya panas bumi merupakan wujud internalisasi dari biaya eksternalitas yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya. Bentuk internalisasi biaya dimaksudkan bahwa biaya sosial yang ditanggung masyarakat karna adanya pengusahaan sumberdaya panas bumi dialihkan menjadi biaya internal yang ditanggung sepenuhnya oteh perusahaan. Seperti pengalaman selama ini banyak perusahaan tarnbang yang beroperasi banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, polusi dan dampak tain yang merugikan masyarakat yang pada gitirannya akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Perusahaan penambangan seperti ini banyak mengeruk hasil tarnbang dengan keuntungan yang berlimpah tetapi mengabaikan kelestarian lingkungan, mengabaikan masyarakat sekitar yang akhirnya akan memicu terjadinya konflik. Era penambangan dan pemanfaatan energi panas bumi yang syarat dengan mekanisme pasar yang kapitalistik berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Rl Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berikut Peraturan Pemerintah Rl Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Tata cara pengusahaan, tanggungjawab, hak dan kewajiban pengusaha maupun kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota termasuk kewajiban untuk memajukan masyarakat sekitar diatur secara jelas dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya.