Program Pengembangan Masyarakat di sektor energi khususnya sumberdaya panas bumi merupakan wujud internalisasi dari biaya eksternalitas yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya. Bentuk internalisasi biaya dimaksudkan bahwa biaya sosial yang ditanggung masyarakat karna adanya pengusahaan sumberdaya panas bumi dialihkan menjadi biaya internal yang ditanggung sepenuhnya oteh perusahaan. Seperti pengalaman selama ini banyak perusahaan tarnbang yang beroperasi banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, polusi dan dampak tain yang merugikan masyarakat yang pada gitirannya akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Perusahaan penambangan seperti ini banyak mengeruk hasil tarnbang dengan keuntungan yang berlimpah tetapi mengabaikan kelestarian lingkungan, mengabaikan masyarakat sekitar yang akhirnya akan memicu terjadinya konflik. Era penambangan dan pemanfaatan energi panas bumi yang syarat dengan mekanisme pasar yang kapitalistik berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Rl Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berikut Peraturan Pemerintah Rl Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Tata cara pengusahaan, tanggungjawab, hak dan kewajiban pengusaha maupun kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota termasuk kewajiban untuk memajukan masyarakat sekitar diatur secara jelas dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya.

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung dengan baik. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui oleh alam, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan air, terutama air bersih tidak pernah dapat mencukupi secara maksimal. Di Indonesia, terutama di kota-kota besar, akses terhadap air bersih sering menjadi masalah. Pesatnya pembangunan diberbagai sektor dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, memerlukan air dalam jumlah yang besar, yang sering kali tidak tersedia. Kualitas air pun saat ini menjadi masalah serius, terutama karena pencemaran. Masuknya bahan pencemar ke dalam air menyebabkan kualitas air menurun sehingga tidak lagi layak digunakan untuk keperluan air minum. Peranan air minum dalam kehidupan sangat menunjang dalam hal perbaikan kesehatan tubuh, olehnya itu air minum yang akan dikomsumsi hams betul-betul air yang tidak terkontaminasi dengan polusi. Dengan perkembangan pembangunan sarana, industri, pertambangan dan kegiatan pembangunan lainnya di samping dampak positif juga dampak negatif susah dihindari, misalnya limbah industri, polusi udara, mercuri penambangan emas, yang bisa mencemari air bersih

Sulawesi Utara sebagai salah satu propinsi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan untuk berupaya manggali dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang keuangan daerah dalam rangka Otonomi Daerah (OTODA) adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besat yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah bea yang dipungut oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Masalah yang dihadapi di Indonesia dari beberapa priode yang lalu hingga saat ini: pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan cukup tinggi. Industri pengolahan khususnya industri gula pasir sangat potensial dikembangkan. dengan, konsep agar dapat meningkatkan ekspor dan menurunkan impor sehingga dapat berdampak terhadap kesempatan kerja, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari data - data hasil pengamatan penduduk pada tahun 2008 sampai tahun 2010 semakin meningkat, data pengangguran tahun 2008 sampai tahun 2010 semakin menurun tetapi masih cukup tinggi, data penduduk miskin tahun 2007 sampai tahun 2009 semakin menurun tetapi masih cukup tinggi, data penduduk yang bekerja pada industri pengolahan tahun 2007 sampai tahun 2009 semakin meningkat sedangkan data dari tahun 2001 sampasi tahun 2009 volume produksi semakin meningkat, tingkat konsumsi semakin meningkat dan impor juga cukup tinggi manunjukkan bahwa produksi gula pasir belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri masih harus mengimpor berkisai rata-rata ± 50 % setiap tahun atau dapat juga disimpulkan bahwa neraca perdagangan khususnya komoditi gula pasir di Indonesia berada dalam keadaan sangat pasif atau perekonomian tidak menguntungkan karena nilai impor masih jauh lebih tinggi dari pada ekspor. Hasil analisis data pada tahun 2009 angka kesempatan kerja pada industri pengolahan sebesar 10,88 %, pada tahun 2010 mengenai angka kesempatan keja = 92,59 %, tingkat penyerapan angkatan kerja 77,96 %, angka partisipasi angkatan kerja 67,83 %, angka pengangguran 7,41 %, angka kesempatan kerja pada industry gula pasir 0,06 % masing-masing dari jumlah penduduk Indonesia. Data lahan tidak poduktif masih cukup luas bisa untuk perkebunan tebu. Dengan data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sangat potensial di kembangkan investasi industri gula pasir di Indonesia sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, bisa meningktkan ekspor, menurunkan impor gula pasir yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesempatan kerja, penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi tujuan negara yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, maka pembangunan di segala bidang harus digalakkan. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap, terus-menerus dan berkesinambungan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Sesuai Ketetapan MPR Rl No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa: Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, peningkatan investasi, pengembangan kelembagaan dan penguasaan teknologi, kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, efektif dan efisien, kerjasama ekonomi antar kawasan, peningkatan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan daerah untuk mencapai kemajuan, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh tanah air.(1998:93). Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada daerah diberikan hak otonomi yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten. Pemberian otonomi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

This study produced several important findings, namely: (a) trade, especially foreign trade (exports and imports) and domestic production which increases the expansion of employment opportunities; (b) economic growth as measured by the growth of production and growth in investment showed an influence on the improvement of employment opportunities; and (c) Simultaneously, export, import, production and investment have a significant effect on employment. In connection with this, the Central Government of the Republic of Indonesia must continue to promote investment, especially sector Agroindustry and other agriculture-based industries, including fertilizer and pesticide industries. Imports of used clothing and used tires must be stopped to allow the national industry sector to recover profitable economic capacity. The agricultural sector must still get attention, especially food crops such as soybean, corn and rice and fruit to strengthen national food agriculture and agriculture-based industries as well as save on foreign exchange

One of the problems faced by Indonesia, which lies in the industrial sector of sugar, that sugar production in the country that cannot meet consumption needs, so do imports from several countries. There is a huge opportunity to improve the national sugar production. Increased production of sugar to meet domestic needs have been programmed by the government through sugar self-sufficiency program. At first, self-sufficiency is to be achieved in 2014, but a number of considerations, postponed until 2019. Self-sufficiency has several benefits, among others; (a) increase the income of sugar cane farmers; (b) to be independent from the State (importers); (c) to create new jobs, and; (d) save on the use of foreign exchange. Although self-sufficiency has strategic benefits, but there are some constraints, namely; (a) sugar factories generally are old; (b) the total area of sugarcane plants dwindling; (c) the price of sugar on the world market is relatively cheap, so employers tend to be happy import, and; (d) it is difficult to get adequate land as possible to increase the production of sugar cane, mainly in Java. The data were analyzed using multiple linear regressions, that the sugar production is positively correlated with the total area of the sugar cane crop, but negatively correlated with the volume of imports. This finding reinforces the self-sufficient, that the national sugar production can be increased through increased production and reduced imports of sugar cane. Another fact, domestic sugar consumption was positively correlated with domestic production and imports. This means that imports of sugar can be omitted if the national production has been able to self-sufficiency. For the success of self-sufficiency program is deemed necessary to improve the governance of the national sugar. In this case there is a choice, continuing the pattern of the core estate and smallholder (PIR), which is already applied, or implementing contract farming or cooperative farming.

The purpose of this research is to know how authentic assessment given in social studies. Learning social studies in junior high school includes materials of History, Geography, Economics and Sociology. In monodisciplinary, each of these materials have characteristics and a different way in the planning, implementation and evaluation. But in term of interdisciplinary, evaluation was made in order to provide a throught assessment. In an authentic assessment of students are required to show meaningful tasks then assessed directly in the classroom. Nevertheless, authentic assessment is not only implement in the classroom, but also can assess the tasks performed outside the classroom with project-based learning. The method used in this research is a survey conducted for teachers of social studies in Jakarta. The results showed that an authentic assessment can help students to display meaningful tasks then assessed directly in the classroom. However, authentic assessment is not only implemented in the classroom, but also can assess the tasks performed outside the classroom with project-based learning.

Globalisasi dan era ekonomi bebas seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mengancam integrasi nasional. Belum lagi otonomi daerah yang menunjukan lokalitas masing-masing daerah sehingga potensi terjadinya integrasi nasional semakin besar. Padahal inti dari integrasi nasional lebih menekankan pada perstuan persepsi dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakatsehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pendidikan sejarah dapat menjadi faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Rasa senasib sepenanggungan ditunjukkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi saksi sejarah bagaimana keinginan untuk bersatu muncul di kalangan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah lain seperti Proklamasi Kemerdekaan, dibuatnya Bendera Merah Putih, diciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bahsa kesatuan bahasa Indonesia menjadi sebuah kesepakatan nasional menjadi salah satu bukti pentingnya pendidikan sejarah dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Tulisan ini merupakan kajian pustaka mengenai bagaimana pendidikan Sejarah dapat menjaga integrasi nasional dari ancaman dalam dan luar negeri, serta model pembelajaran sejarah yang efektif bagi siswa untuk memahami jati diri sebagai bangsa Indonesia. Diharapkan tulisan ini dapat menunjukkan kepada pembaca, bahwa semboyan "jangan sekali-kali melupakan sejarah" masih releva dengan kehidupan pada saat ini dan dapat menjaga integrasi bangsa dari ancaman dalam dan luar negeri.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan mempunyai penduduk asli dengan ciri utamanya mempergunakan bahasa Betawi sebagai bahasa ibu, tinggal dan berkembang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1619 nama "Betawi" disebut berasal dari kata "Batavia". Nama yang diberikan oleh Belanda pada zaman penjajahan dahulu (Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 1995-2012). Namun sebetulnya penamaan Betawi sudah muncul jauh sebelumnya sebelum datangnya Jendra Hindia Belanda, Jan Pieterszon Coen datang dan berambisi untuk membangun kota yang disebut Batavia (Saidi, 2004, hal, vii). Menurut Satradarma dalam saidi (2004, hal, 14) bahwa orang Betawi sejak 1865 telah menamakan dirinya sebagai orang Betawi, walau sebelum tahun 1865 disebut 'orang selam' yang merupakan sebutan khusus dari pendatang (Cina,Arab,Eropa) karena mayoritas beragama Islam. Istilah Betawi baru populer pada tahun 1970, sebelumnya penduduk asli Jakarta menyebutkan diri sebagai orang Melayu.