Ketidakserasian pertumbuhan pembangunan antara kota besar dan kota kecil serta daerah pedesaan telah merupakan salah satu sebab tingginya tingkat urbanisasi. Untuk Jakarta, rata-rata tingkat pertambahan penduduk karena arus migrasi (1,7%) hampir mendekati angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk secara nasional yang 2,1% itu. Laju pertambahan penduduk yang pesat ini mau tidak mau berakibat pada peningkatan kebutuhan-kebutuhan penduduk, seperti pangan, sandang, perumahan dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Hampir setiap tahun selalu muncul gagasan untuk menangkal arus membanjirnya masyarakat yang berbondong-bondong ke Jakarta. Kalau tahun lalu Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar jakarta di canangkan kembali sebagai kota tertutup bagi pendatang baru, seperti pernah dicanangkan pada tahun 1970-an. Setelah lebaran tahun ini, beberapa orang anggota DPRD DKI Jakarta, yaitu Wakil Ketua Komisi D.H.Abu Bakar, dan Sekretaris FPDI, Romulus Sihombing, mengusulkan agar segera dibentuk forum konsultasi antar Pemda seluruh Indonesia

Tekad bulat pemerintah untuk menegmbangkan industri kecil di pedesaan merefleksikan adanya kesadaran bahwa proses industrialisasi yang terlalu berorientasi pada " industri substitusi impor" tanpa memperhatikan pengembangan industri kecil mengakibatkan dualisme struktural dalam sektor industri. Industri besar padat modal dengan teknologi canggih dan ketergantungannya terhadap bahan baku impor berakibat pada ketidakmampuannya untuk memperluas kesempatan kerja.

Pedagang asongan yang muncul sebagai bagian dari sektor informal di kota-kota besar sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari gagalnya sektor industri modern menampung limpahan tenaga kerja yang terlempar dari sektor pertanian, yang dianggap tradisional itu. Bagi kaum migran yang tidak berhasil menembus sektor modern, kembali ke sektor pertanian hampir tidak mungkin. Jalan yang paling mudah adalah masuk ke sektor informal. Dengan sedikit modal dan keberanian melintas di tengah hiruk pikuknya arus lalu lintas, mereka boleh menyandang "profesi" sebagai pedagang asongan.

Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPRD DKI Jakarta pada sidang paripurna, Rabu 15 Maret yang lalu, menyarankan agar Jakarta dicanangkan kembali sebagai kota tertutup bagi pendatang seperti pernah dicanangkan pada tahun 1970-an. Dengan kepadatan penduduk mencapai 10.500 jiwa/km2, arus urbanisasi ke Jakarta di khawatirkan akan menimbulkan daerah kumuh baru yang lebih lanjut dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial

Bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan merupakan hal yang diketahui secara umum. Dan bahwa pembangunan pedesaan menjadi sangat penting tidak perlu diperdebatkan. Juga bahwa hasil-hasil pembangunan,terutama pembangunan pertanian, telah dapat memperbaiki kehidupan petani tidak perlu disangkal. Tapi, suatu hal yang selalu menjadi pertanyaan adalah mengapa kondisi kehidupan di pedesaan selalu tertinggal dibandingkan dengan kehidupan di perkotaan, walaupun keduanya sama-sama melaksanakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pentingnya pengembangan kota-kota menengah dan kecil di negara berkembang ditegaskan oleh Rondineli, "agar menjadi pusat pelayan sosial dan umum, perdagangan, pasar regional, pengolahan hasil pertanian, pusat industri kecil, dukungan transportasi, dan komunikasi antara pedesaan dan perkotaan". Byung Nak Sung mengusulkan "pengembangan kota menengah dan kecil di Korea untuk mendukung pengembangan kota besar dan metropolitan"

Di Jakarta, kemacetan lalu lintas merupakan pemandangan sehari-hari. Kalau dulu hanya terjadi pada jam-jam tertentu saja, yaitu pada jam-jam pergi dan pulang kantor. Sekarang jam berapa saja dan di mana saja terjadi kemacetan lalu lintas. Apalagi kalau hari hujan. Sekadar contoh saja. Kalau kita dari Pasar Minggu, sebelum pertigaan Kalibata terus ke Pancoran sudah macet. Pada ruas jalan Cawang, Semanggi, terutama setelah Jembatan Kuningan sejumlah kendaraan merayap seperti bekicot.

Tanggal 31 Mei 1990 telah dicanangkan sebagai "Hari Bebas Tembakau Sedunia" yang ketiga. Dalam rangka itu, masyarakat perokok di Indonesia pun di himbau untuk tidak merokok pada hari tersebut. Perbincangan bahaya asap rokok sebenarnya sudah mulai santer setelah Depkes bekerjasama dengan kantor Menetri KLH dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)menyelenggarakan seminar tentang rokok Banyak pendapatdan tulisan para pakar tentang rokok kemudian bermunculan di media massa.

Anutan pembangunan Indonesia selama lebih kurang tiga dasawarsa terakhir adalah meningkatkan peranan sektor industri dalam struktur perekonomian nasional, karena diyakini bahwa industrialisasi mempunyai peran yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Poot, Kuyvenhoven dan Jansen, 1991). Hasilnya adalah peningkatan sumbangan sektor industri terhadap perekonomian nasional yang cukup besar, dari sekitar 20% pada dasawarsa 60-an menjadi sekitar 40% dalam dasawarsa 90-an (Hill, 1994; Basri, 1996). Pertumbuhan ekonomi per tahun selama lima tahun pertama dalam dasawarsa 90-an mencapai angka 6% per tahun, dengan pertumbuhan sektor industri mencapai 12% per tahun (Sjahrir dan Brown, 1992). Dari aspek distribusi, permasalahan utama yang perlu dipertanyakan adalah tentang siapa sebenarnya yang menerima manfaat dari pertumbuhan sektor industri ini. Dengan melakukan analisis terhadap data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 1993 (BPS, 1994), studi ini mencoba meneliti aliran manfaat pertumbuhan ekonomi dalam periode industrialisasi tersebut. Dalam studi ini akan dibandingkan antara manfaat pertumbuhan ekonomi, khususnya yang berasal dari sektor industri, yang diterima masyarakat perkotaan dengan yang diterima masyarakat perdesaan. Pada masyarakat perdesaan akan dibandingkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, yakni: masyarakat pertanian dan bukan pertanian. Di dalam masyarakat pertanian akan dibandingkan manfaat yang diterima rumah tangga pertanian golongan atas, menengah, bawah dan buruh tani.