Division of fractions is often acknowledged by mysterious rule which is not based on conceptual knowledge. The purpose of the study was to explore elementary school student’s knowledge of division fractions. For this purpose, a case study was conducted. The participant of the study was Lala (pseudonym) who enrolled at one elementary school in East Jakarta. The data were collected by administering written test and semi-structured interview respectively. The findings of the study indicated that Lala was able to describe strategy of division fractions as inverse of repeated addition flexibly. She also had basic understanding of fractions division concept as equal sharing, but when she was challenged with advance problems, she performed poorly. Lala also encountered difficulty when dealing with dividing fraction by fraction problem in which she interpreted it as subtraction problem. In this case, her procedural knowledge was likely to be more salient than her conceptual knowledge.

Program Pengembangan Masyarakat di sektor energi khususnya sumberdaya panas bumi merupakan wujud internalisasi dari biaya eksternalitas yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya. Bentuk internalisasi biaya dimaksudkan bahwa biaya sosial yang ditanggung masyarakat karna adanya pengusahaan sumberdaya panas bumi dialihkan menjadi biaya internal yang ditanggung sepenuhnya oteh perusahaan. Seperti pengalaman selama ini banyak perusahaan tarnbang yang beroperasi banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, polusi dan dampak tain yang merugikan masyarakat yang pada gitirannya akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Perusahaan penambangan seperti ini banyak mengeruk hasil tarnbang dengan keuntungan yang berlimpah tetapi mengabaikan kelestarian lingkungan, mengabaikan masyarakat sekitar yang akhirnya akan memicu terjadinya konflik. Era penambangan dan pemanfaatan energi panas bumi yang syarat dengan mekanisme pasar yang kapitalistik berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Rl Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berikut Peraturan Pemerintah Rl Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Tata cara pengusahaan, tanggungjawab, hak dan kewajiban pengusaha maupun kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota termasuk kewajiban untuk memajukan masyarakat sekitar diatur secara jelas dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya.

  Komputasi Mental untuk Mendukung Lancar Berhitung Operasi Penjumlahan dan

Perencanaan adalah suatu proses yang menjembatani antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Oleh sebab itu untuk mencapai hasil yang diinginkan perlu rencana dan disusun sebelum melaksanakan suatu tindakan. Dalam pengertian manajemen perencanaan berarti proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan jangka waktunya perencanaan dapat dibagi menjadi jangka panjang, menengah dan pendek. Perencanaan teknis pengembangan masyarakat adalah uraian rencana kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi, baik dalam lingkup WPT maupun LPT yang perlu dilaksanakan untuk mencapai suatu sasaran dalam setiap tahapan, selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan lingkungan permukiman transmigrasi. Penyusunan rencana taknis pengembangan masyarakat berisi berbagai rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan masyarakat untuk mancapai tahap pengembangan (development stage) dan tahap pemantapan (establishment stage).

Pada era globalisasi sekarang ini bidang pendidikan masih tetap merupakan faktor yang paling dominan dalam pembaharuan dan kemajuan suatu bangsa, terutama kualitas peserta didik. Faktor tersebut harus ditangani secara simultan sebab salah satu tujuan pendidikan dalam membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia yang berkuaiitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dengan segala konsekuensinya dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat tersebut merupakan tugas yang berat bagi kita semua, seirama makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini pada kenyataannya sangat membutuhkan proses terencana secara mapan. Keterkaitan dalam arti kerjasama antara komponen-komponen yang terlibat didalamnya sangat diprioritaskan. Seorang guru selalu mengharapkan agar bahan pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai siswa secara tuntas. Ini merupakan masa yang sulit dirasakan oleh para guru. Kesulitan ini dikarenakan peserta didik yang dihadapi bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya tetapi mereka juga sebagai masyarakat sosial dengan latar belakang yang berbeda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kepuasan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa dari empat program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup mengenai kepuasan alumni Program studi Akuntansi S-1, Manajemen S-1 dan Akuntansi/Perpajakan D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), UHAMKA. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan alumni terhadap kualitas mutu penyelengaraan pendidikan yang telah mereka terima secara menyeluruh baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan sarana prasarana serta kompetensi yang diperoleh alumni. Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup penelitian, rumusan penelitian masalah ini adalah “Bagaimana tingkat kepuasan alumni Prodi Akuntansi S1, Manajemen S1, Perpajakan dan Akuntansi D3Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tahun lulusan 2016/2017terhadap pimpinan, dosen, pelayanan tenaga kependidikan, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkuliahan”.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan sosial yang terkadang sulit diprediksi, profesi kependidikan seakan-akan dihadapkan pada dilema yang kompleks. Di satu pihak, masyarakat pengguna jasa kependidikan menuntut akan kualitas layanan jasa kependidikan secara lebih baik, tetapi di pihak lain para penyandang profesi kependidikan dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Bahkan secara individual mereka dihadapkan pula pada suatu realitas bahwa kesejahteraannya perlu mendapat perhatian khusus. Imbalan jasa kependidikan yang kurang sesuai menurut ukuran kebutuhan hidup realistis masih menjadi topik diskusi keseharian masyarakat. Padahal masyarakat yakin betul bahwa kelangsungan hidup bangsa ini akan sangat ditentukan oleh keberhasilan proses sistem pendidikan. Yang masih terasa membelenggu pada kalangan pendidikan antara lain "gelar pahlawan tanpa tanda jasa" bagi para guru di Indonesia. Apalah artinya sebuah gelar sebagus itu jika tidak memberi jaminan hidup yang layak bagi para guru. Dalam kegiatan proses Belajar Mengajar, guru merupakan pelaku yang ikut menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pendidikan.

Pertumbuhan penduduk merupakan masalah Intemasional dan masalah seluruh umat manusia. Kasusnya di Indonesia pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, jika dibandingkan beberapa negara di dunia yang salah satu penyebabnya adalah karena t tingkat fertilitas masih tinggi dan tingkat mortalitas yang telah menurun karena peningkatan kualitas kesehatan. Setiap pertambahan penduduk tidak saja merupakan tambahan pada faktor tenaga kerja yang diharapkan menunjang pembangunan nasional, akan tetapi juga merupakan beban bagi pemerintah jika pertambahan penduduk tersebut tidak diiringi dengan usaha meningkatkan kesempatan kerja dan menigkatkan kualitasnya baik fisik maupun nonfisik. Kalau pertambahan penduduk tetap meningkat setiap tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan pembangunan yang diharapkan dapat mengantisipasi pertambahan penduduk tersebut maka jelas akan menimbulkan berbagai kepincangan pada berbagai aspek sosial ekonomi yang umumnya dialami oleh negara sedang berkembang. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi antar lapisan penduduk dalam suatu kelompok masyarakat pada hakikatnya bersumber dari masalah pengangguran dan kemiskinan yang terjadi pada kelompok masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, setiap upaya mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat tidak terlepas dari upaya menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan itu sendiri. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah, bahwa konsep kemiskinan bukan dalam pengertian sempit seperti yang dianut oleh kaum neo-klasik mengartikan sebagai masalah ekonomi semata-mata. Kemiskinan adalah konsep yang cair, tidak pasti dan multidimensional (Muchtar, 2005). Kemiskinan harus dilihat dalam pengertian yang luas, yaitu mencakup dimensi ekonomi, sosial-budaya dan politik. Setiap kebijakan yang menekankan pada serangan langsung (direct attact) terhadap penyebab kemiskinan merupakan langkah tepat yang perlu mendapat dukungan, baik pada tingkat pemikiran akademik atau kebijakan praktis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan lapisan masyarakat miskin yang secara langsung terkena problem pada khususnya.

Dalam usaha mewujudkan peningkatan mutu sumber daya manusia, maka wahana keluarga atau rumah tangga sangat penting peranannya. Kehadiran anak dalam keluarga disamping lebih besar proporsinya dalam total waktu sehari-hari, juga dari keluarga anak-anak akan memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai pendidikannya. Pendidikan dalam keluarga serta motivasi dan dorongan orang tua, dan juga anggota rumahtangga lainnya baik dari saudara kandung maupun kerabat lainnya, sangat besar peranannya bagi kemajuan pendidikan anak. Dihubungkan dengan biaya pendidikan anak, maka tingkat pendapatan dan atau tingkat kesejahteraan keluarga memiliki korelasi positif dengan kesempatan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih. tinggi. Secara umum biaya penyelenggaraan pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tingkat harga umum dan kondisi perekonomian yang berlaku. Dalam kondisi resesi ekonomi dan harga-harga kebutuhan hidup meningkat, maka biaya penyelenggaraan pendidikan juga akan turut menjadi lebih mahal. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh naiknya harga buku-buku pelajaran dan alat tuhs menulis lainnya. Dengan naiknya biaya pendidikan, maka kondisi kesejahteraan keluarga yang akan memikul biaya pendidikan anak menjadi faktor penentu terhadap kesempatan anak untuk mendapatkan peluang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pada lembaga pendidikan yang juga berkualitas.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan mempunyai penduduk asli dengan ciri utamanya mempergunakan bahasa Betawi sebagai bahasa ibu, tinggal dan berkembang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1619 nama "Betawi" disebut berasal dari kata "Batavia". Nama yang diberikan oleh Belanda pada zaman penjajahan dahulu (Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 1995-2012). Namun sebetulnya penamaan Betawi sudah muncul jauh sebelumnya sebelum datangnya Jendra Hindia Belanda, Jan Pieterszon Coen datang dan berambisi untuk membangun kota yang disebut Batavia (Saidi, 2004, hal, vii). Menurut Satradarma dalam saidi (2004, hal, 14) bahwa orang Betawi sejak 1865 telah menamakan dirinya sebagai orang Betawi, walau sebelum tahun 1865 disebut 'orang selam' yang merupakan sebutan khusus dari pendatang (Cina,Arab,Eropa) karena mayoritas beragama Islam. Istilah Betawi baru populer pada tahun 1970, sebelumnya penduduk asli Jakarta menyebutkan diri sebagai orang Melayu.