This paper analysis relation andimpacts of Islamicity on happiness, with human development and global competitiveness as moderating variables.Cross-nations data on Islamicity, human development, global competitiveness and happiness were collected from 123 countries and employed in a path analysis model. The result showed that there were positive and very strong correlations between Islamicity and happiness (r14= 0.81), between global competitiveness and happiness (r34= 0.76), and between human development and happiness (r24= 0.82). Path coefficients indicated that direct impact of Islamicity on happiness was positive and significant (P41= 0.36), direct impact of global competitiveness on happiness was positive and significant (P43= 0.06), direct impact of human development on happiness was positive and significant (P42= 0.46). Indirectly, the impact of Islamicity on happiness, through global competitiveness was positive, but statistically not significant (P43-P31= 0.04), the impact of Islamicity on happiness through global competitiveness and human development was positive, but statistically not significant (P43-P32-P21= 0.01) and the impact of Islamicity on happiness through human development was positive and significant (P42-P21=0.39). Implication of this finding was that applying Islamic teaching and implementing the practice of human development would be very important to make people happy and to maintain happiness.

Dikotomi Jawa - Luar Jawa yang sejak awal Orde Baru, bahkan sejak Indonesia merdeka, menjadi pokok bahasan yang sangat menarik, sekarang telah beralih ke dikotomi Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tentu saja sangat relevan pada negara besar yang terdiri atas beribu pulau, berbagai suku bangsa dengan adat-istiadat dan tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat beragam. Hill (1994) menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu negara yang paling "bhinneka' di dunia. Jawa telah mendominasi perekonomian Indonesia sejak jaman kolonial. Keadaan ini dipertajam setelah Indonesia merdeka dan semasa pemerintahan Orde Baru (Hill, 1994). Terkonsentrasinya berbagai fasilitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Jawa (lebih khusus di Jakarta) menyebabkan kegiatan sosial-ekonomi dan politik terpusat di Jawa (Hill, 1994; 1996). Data yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 60% output total dalam perekonomian Indonesia terkonsentrasi di Jawa, sekitar 20% di Sumatra, dan sisanya (sekitar 10%) di Kawasan Timur Indonesia (Muchdie, 1999).

Munculnya perkampungan kumuh di kota-kota besar Jakarta misalnya, sebenarnya berawal dari pesatnya pertumbuhan penduduk terutama akibat derasnya laju arus urbanisasi. Ini merupakan konsekuensi logis dari sangat timpangnya laju pertumbuhan ekonomi antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Ketidakserasian pertumbuhan pembangunan antara kota besar dan kota kecil serta daerah pedesaan telah merupakan salah satu sebab tingginya tingkat urbanisasi. Untuk Jakarta, rata-rata tingkat pertambahan penduduk karena arus migrasi (1,7%) hampir mendekati angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk secara nasional yang 2,1% itu. Laju pertambahan penduduk yang pesat ini mau tidak mau berakibat pada peningkatan kebutuhan-kebutuhan penduduk, seperti pangan, sandang, perumahan dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Hampir setiap tahun selalu muncul gagasan untuk menangkal arus membanjirnya masyarakat yang berbondong-bondong ke Jakarta. Kalau tahun lalu Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar jakarta di canangkan kembali sebagai kota tertutup bagi pendatang baru, seperti pernah dicanangkan pada tahun 1970-an. Setelah lebaran tahun ini, beberapa orang anggota DPRD DKI Jakarta, yaitu Wakil Ketua Komisi D.H.Abu Bakar, dan Sekretaris FPDI, Romulus Sihombing, mengusulkan agar segera dibentuk forum konsultasi antar Pemda seluruh Indonesia

Tekad bulat pemerintah untuk menegmbangkan industri kecil di pedesaan merefleksikan adanya kesadaran bahwa proses industrialisasi yang terlalu berorientasi pada " industri substitusi impor" tanpa memperhatikan pengembangan industri kecil mengakibatkan dualisme struktural dalam sektor industri. Industri besar padat modal dengan teknologi canggih dan ketergantungannya terhadap bahan baku impor berakibat pada ketidakmampuannya untuk memperluas kesempatan kerja.

Pedagang asongan yang muncul sebagai bagian dari sektor informal di kota-kota besar sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari gagalnya sektor industri modern menampung limpahan tenaga kerja yang terlempar dari sektor pertanian, yang dianggap tradisional itu. Bagi kaum migran yang tidak berhasil menembus sektor modern, kembali ke sektor pertanian hampir tidak mungkin. Jalan yang paling mudah adalah masuk ke sektor informal. Dengan sedikit modal dan keberanian melintas di tengah hiruk pikuknya arus lalu lintas, mereka boleh menyandang "profesi" sebagai pedagang asongan.

Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPRD DKI Jakarta pada sidang paripurna, Rabu 15 Maret yang lalu, menyarankan agar Jakarta dicanangkan kembali sebagai kota tertutup bagi pendatang seperti pernah dicanangkan pada tahun 1970-an. Dengan kepadatan penduduk mencapai 10.500 jiwa/km2, arus urbanisasi ke Jakarta di khawatirkan akan menimbulkan daerah kumuh baru yang lebih lanjut dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial

Bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan merupakan hal yang diketahui secara umum. Dan bahwa pembangunan pedesaan menjadi sangat penting tidak perlu diperdebatkan. Juga bahwa hasil-hasil pembangunan,terutama pembangunan pertanian, telah dapat memperbaiki kehidupan petani tidak perlu disangkal. Tapi, suatu hal yang selalu menjadi pertanyaan adalah mengapa kondisi kehidupan di pedesaan selalu tertinggal dibandingkan dengan kehidupan di perkotaan, walaupun keduanya sama-sama melaksanakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pentingnya pengembangan kota-kota menengah dan kecil di negara berkembang ditegaskan oleh Rondineli, "agar menjadi pusat pelayan sosial dan umum, perdagangan, pasar regional, pengolahan hasil pertanian, pusat industri kecil, dukungan transportasi, dan komunikasi antara pedesaan dan perkotaan". Byung Nak Sung mengusulkan "pengembangan kota menengah dan kecil di Korea untuk mendukung pengembangan kota besar dan metropolitan"